Gurilaps.com || Sejumlah aktivis pergerakan lintas generasi yang tergabung dalam Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, menggelar pertemuan dan konsolidasi dengan tema “Gerakan Rakyat Bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi,” yang berlangsung di The Teras Dara Restaurant & Lounge, Jalan Ahmad Yani No.52, Kota Bogor, Senin 22/09/2025.
Acara tersebut digagas sebagai ajang konsolidasi dan bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo, untuk segera mengambil langkah strategis menyelamatkan BUMN Pertamina, agar tidak menjadi bahan bancakan oleh oknum tertentu sehingga akan merugikan bangsa dan negara Indonesia.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, Sekjen FSPPB Sutrisno, Wasekjen FSPPB Titok Dalimunthe, Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, Aam Abdul Salam, S.Ag, Akademisi Universitas Trisakti Dr. Virna Sulfitri, Dr. Rowland, Sinergi Merah Putih, Jaringan Pergerakan Pemuda Mahasiswa dan Santri Jabar, Lingkar Kajian Sinergi, Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan, Barikade ’98, Forum Mahasiswa Palabuhanratu, Dewan Tani Indonesia Sukabumi serta organ aktivis gerakan lainnya.
Sekjen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Sutrisno menegaskan pentingnya menjaga kemandirian energi nasional di tengah riuhnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Isu yang dilontarkan sejumlah SPBU swasta setelah habisnya kuota impor BBM tahun ini.
“Pemerintah sudah memenuhi permintaan kuota impor BBM sebesar 110 persen dari kuota impor tahun 2024. Artinya, secara perhitungan bisnis, SPBU swasta sudah mampu memenuhi target penjualan dan profit tahun 2025. Jadi kalau mereka membuat riuh dengan isu PHK, justru perlu dipertanyakan komitmen investasinya,” ujar Sutrisno.
Sutrisno menjelaskan, SPBU swasta jangan hanya berburu untung tanpa niat mengabdi pada rakyat Indonesia. Oleh karena itu kuncinya adalah, pemerintah harus segera mengambil sikap strategis dengan menasionalisasi pertamina.
“Jangan sampai hanya berburu untung di Indonesia, tetapi abai terhadap penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.
“Kita harus sama-sama mendukung, pemerintah harus segera menasionalisasi BUMN Pertamina. Agar jangan dipakai untuk bancakan segelintir oknum saja,” lanjut Sutrisno.
Sementara itu, Presiden FSPPB Arie Gumilar menambahkan, langkah sebagian SPBU swasta yang memanfaatkan isu PHK bisa dibaca sebagai upaya memberi tekanan kepada pemerintah dalam menentukan arah kebijakan energi nasional.
“Ini alarm bagi kita. Bila sedikit saja kita gagal mewujudkan kemandirian energi, SPBU asing akan terus menekan Indonesia demi memperluas penguasaan pasar. Bayangkan kalau mereka menguasai hingga 30 persen pasar BBM nasional, tentu mereka bisa memengaruhi kebijakan energi, termasuk potensi mendikte harga,” kata Arie.
Arie menyebut, potensi energi serta pengelolaannya harus dikembalikan seperti tahun-tahun sebelum reformasi. Dimana negara yang mengambil peran pengelolaan energi tersebut. Sehingga dari dari minyak bisa menyumbang APBN sampai 85 persen.
“Jangan biarkan urusan energi dikelola oleh swasta. Negara harus ambil peran. Dulu dari minyak kita bisa menyumbang APBN sampai 85 persen. Kenapa tidak kita sekarang ambil alih kembali,” imbuhnya.
“Masa kalah sama negara Malaysia, dulu mereka belajar tata kelola ke kita. Lihat sekarang, Mereka dengan Petronas nya berhasil menjadi negara yang berdaulat dalam bidang energi,” pungkas Arie.***Editor : AS
