Gurilaps.com || Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan RA Kosasih, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di dekat SPBU Ciaul, Minggu (16/11/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. Sebuah angkot jurusan Goalpara bernomor polisi F 1904 VS terguling setelah ditabrak Toyota Fortuner hitam dengan nomor polisi F 1712 OY yang melaju dari arah pusat kota menuju Sukaraja.
Menurut keterangan sopir angkot, Maman, kecelakaan dipicu oleh Fortuner yang tiba-tiba mengambil jalurnya. Pengemudi SUV mewah itu disebut dalam kondisi mengantuk saat berkendara.
“Tiba-tiba Fortuner dari arah barat masuk ke jalur saya. Dia mengaku ngantuk. Saya sudah coba menghindar, sampai dua kali banting setir,” ujar Maman.
Angkot Terguling, Penumpang Terluka
Saat kejadian, angkot yang dikemudikan Maman mengangkut delapan penumpang. Dampak benturan membuat angkot terguling dan mengalami kerusakan parah pada bagian bodi dan sasis. Salah satu penumpang mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit.
Tak hanya angkot, sebuah sepeda motor Yamaha Xride dengan nomor polisi F 6245 XP juga ikut tertabrak dan mengalami kerusakan.
Saksi: Fortuner Melaju dengan Kecepatan Tinggi
Muhammad Adrian, saksi yang berada tidak jauh dari lokasi, mengatakan Fortuner sudah tampak melaju dengan kecepatan tinggi sejak sebelum lokasi kejadian. Ia bahkan merasa laju kendaraan tersebut membahayakan pengguna jalan lain.
“Waktu saya mau nyebrang, Fortuner itu sudah kencang banget, seperti mau nyalip tapi tidak berhasil. Pas saya tanya, sopirnya bilang kurang tidur,” kata Adrian. “Saya bilang, kalau kurang tidur jangan memaksakan diri, bisa membahayakan nyawa orang.”
Tiga Korban Dilarikan ke RSUD
Akibat kecelakaan ini, tiga orang harus dilarikan ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, yakni sopir dan penumpang angkot, serta pengendara sepeda motor.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan belum mengeluarkan keterangan resmi terkait kronologi lengkap maupun penanganan lanjutan atas insiden tersebut.***(RAF)
GURILAPS.COM, JAKARTA || Buku yang merangkum nilai-nilai pengasuhan keluarga mantan Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, resmi diluncurkan pada Sabtu (15/11) di The Ballroom Djakarta Theater XXI. Buku berjudul “Filosofi Parenting Try Sutrisno” ini menghadirkan refleksi tentang bagaimana seorang prajurit menyeimbangkan disiplin, ketegasan, kasih sayang, spiritualitas, dan nasionalisme dalam membesarkan keluarga.
Acara peluncuran berlangsung hangat dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, sahabat dekat, dan keluarga besar. Momen ini sekaligus menjadi rangkaian perayaan usia ke-90 Try Sutrisno, yang hingga kini dihormati sebagai figur teladan dalam kepemimpinan dan kehidupan keluarga.
Dalam sambutannya, penyusun buku Adhyaksa Dault bersama Luqman Hakim Arifin, Mujib Rahman, dan Maria Dominique menegaskan bahwa filosofi pengasuhan Try Sutrisno merupakan warisan penting bagi keluarga Indonesia.
“Selama ini kita mengenal Pak Try sebagai prajurit dan pemimpin bangsa. Buku ini memperlihatkan sisi lainnya: seorang ayah yang sederhana, penuh nilai, dan konsisten menanamkan integritas, disiplin, iman, serta cinta tanah air di rumahnya,” ujar Adhyaksa.
Ia menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut masih sangat relevan bagi keluarga Indonesia masa kini, terutama generasi orangtua muda. Adhyaksa juga menegaskan empat pilar pengasuhan Try Sutrisno: Islam, nilai Jawa, disiplin prajurit, dan nasionalisme yang kuat.
Salah satu putra, Dr. Taufik Dwicahyono (Cheppy), tampil mewakili keluarga dan mengungkapkan bahwa pola asuh kedua orang tuanya dibangun dari keteladanan sehari-hari.
“Papa tidak banyak bicara, tetapi kami belajar dari caranya hidup. Dari sepatu lungsuran, dari menolak privilese, dari keteguhan dan kejujuran beliau. Semua itu membentuk kami menjadi manusia yang berdiri dengan kaki sendiri,” ungkapnya.
Cheppy menambahkan bahwa nilai yang sama kini turut membentuk generasi cucu, meski mereka hidup di era digital.
“Parenting Papa tidak berhenti pada nasihat, tapi keteladanan,” ujarnya.
Momentum peluncuran buku juga diwarnai kesan mendalam dari para tamu, termasuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengenang pertama kali melihat Try Sutrisno muda di Akademi Militer.
“A new star was born,” kata SBY, menggambarkan kekaguman generasinya atas integritas Try sejak muda.
Buku terbitan Renebook ini hadir dengan tampilan sederhana—soft cover dan kertas book paper – sejalan dengan karakter hidup keluarga Try Sutrisno.
“Buku ini tidak dibuat untuk gaya,” ujar Adhyaksa. “Tujuannya agar para orang tua di seluruh Indonesia mudah membacanya dan mengamalkannya.”
Dengan tebal 336 halaman, buku ini merangkum kisah dan pelajaran dari ketujuh putra-putri Try Sutrisno tentang pola asuh keluarga mereka. Nilai yang ditonjolkan antara lain kedisiplinan, keteladanan, kemandirian, kesederhanaan, spiritualitas, dan nasionalisme.
Di akhir acara, Try Sutrisno menyampaikan pesan yang menggetarkan para tamu:
“Bangsa ini tidak cukup dibangun dengan senjata, ekonomi, atau politik. Bangsa yang kuat lahir dari keluarga yang kuat,” pungkasnya. ***
Gurilaps.com || Dalam rangka penerapan prinsip Gizi Seimbang SPPG Ciemas 02 dibawah naungan Yayasan Assalafiyyah Nurul Hikmah setiap hatinya menyalurkan menu bergizi untuk siswa.
Seperti halnya pada Rabu (12/11/2025) SPPG tersebut menyediakan menu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang. Hal ini disampaikan langsung Ahli Gizi SPPG Ciemas 02 Polikarpus Salang, S.Gz.
Poli menjelaskan bahwa menu yang disiapkan terdiri dari berbagai komponen penting, yakni karbohidrat berupa nasi putih, protein hewani dari ayam goreng (fried-chicken), protein nabati dari kacang merah, sayur wortel, dan buah jeruk sebagai sumber vitamin serta serat.
“Kami memperhatikan dari segi rasa, tekstur, dan aroma agar siswa tertarik mengonsumsi menu bergizi ini. Semua unsur disusun sesuai dengan prinsip gizi Seimbang,” ujar Poli.
Dari hasil analisis kandungan gizi, untuk porsi besar tercatat energi sebesar 701,5 kalori, dengan karbohidrat 109,7 gram, protein 23,2 gram, lemak 17,4 gram, dan serat 3,9 gram.
Sedangkan untuk porsi kecil, energi yang dihasilkan sebesar 538,3 kalori, dengan karbohidrat 81,2 gram, protein 14,9 gram, lemak 10,7 gram, dan serat 3,5 gram.
Analisis ini menunjukkan bahwa komposisi menu telah mencukupi kebutuhan energi harian anak sekolah, sekaligus membantu dalam pembentukan kebiasaan makan sehat sejak dini.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap siswa dapat mengonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari agar tumbuh sehat dan cerdas,” tambahnya.
Dengan penerapan prinsip gizi seimbang ini diharapkan setiap sekolah dapat menjadi lingkungan yang mendukung pola makan sehat dan bergizi bagi seluruh peserta didik.
Lebih lanjut Poli menjelaskan bahwa di SPPG tersebut ada beberapa menu lain diantaranya, ayam sambal, nugget sambal, telur rebus krispi, semur sapi dan lele krispi.
“Tentunya menu itupun memenuhi gizi seimbang yang diperlukan setiap siswa yang kami tangani dengan jumlah 3.175 siswa, dengan jangkauan 3 desa di 2 kecamatan”, kata Poli.
SPPG tersebut juga mendapatkan apresiasi penuh dari para siswa penerima manfaat, dan meminta ditambahkan menu ayam geprek. “Ada permintaan khusus dari siswa terkait penambahan menu yaitu ayam geprek,” pungkasnya.
Gurilaps.com, Kota Sukabumi || Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Yayasan Tanah Pelangi Nusantara dan SPPG Cibeureum Limusnunggal resmi memulai penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke 1.118 penerima manfaat, Senin 03/11/2025.
Program MBG yang dikelola oleh Dapur SPPG Cibeureum Limusnunggal Kota Sukabumi melalui Yayasan Tanah Pelangi Nusantara Perdana mulai mendistribusikan (MBG) tahap awal dengan 1.118 penerima manfaat mulai dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SLTA, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita.
Program MBG ini dioperasikan oleh tenaga kerja lokal yang direkrut dari masyarakat sekitar lokasi dapur yang beralamat di Jalan Prahita Nugraha RT 003 RW 005, Lingkar Selatan, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi.
Proses distribusi makanan menggunakan unit kendaraan roda empat sesuai ketentuan dari BGN, dengan pola distribusi selama 5 hari kerja, Senin hingga Jumat.
Menurut pengelola dapur SPPG Cibeureum Limusnunggal, Kota Sukabumi Elvi Silvia mengatakan, selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan apa yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengelolaan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Menu makan siang bergizi akan berganti sesuai dengan jadwal yang telah disiapkan SPPG,” kata Elvi.
Masih menurut Elvi, SPPG ini bekerja sama dengan ahli gizi dalam rangka memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran proses pendistribusian makanan bergizi.
Sementara itu, salah seorang penerima manfaat dari Yayasan Al-Istiqamah Nusantara, Ustadz Watsiq Muhammad, S.Pd menyampaikan terima kasih dan rasa syukur atas pendistribusian MBG yang sudah diterima oleh ratusan penerima manfaat yang ada di yayasannya.
“Kami mewakili yayasan dan seluruh penerima manfaat, mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas penerimaan program MBG dari dapur SPPG Cibeureum Limusnunggal ini, semoga bermanfaat bagi seluruh santri dan siswa yang ada disini,” ungkapnya kepada Gurilaps.com melalui sambungan telepon, Senin 03/11/2025.
Dirinya berharap, dari sekitar 450 siswa yang menerima program MBG, kedepan gizi santri dan siswanya terus terkontrol dengan asupan gizi yang seimbang, yang setiap hari dikonsumsi.
“Kami haturkan banyak terima kasih khususnya kepada Presiden Prabowo yang telah menggulirkan program MBG ini. Semoga program ini berjalan lancar dan terus dipertahankan, sehingga anak-anak Indonesia menjadi generasi yang memiliki gizi yang paripurna untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.***
Gurilaps.com || Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibeureum Limusnunggal, di bawah naungan Yayasan Tanah Pelangi Nusantara resmi diluncurkan pada Sabtu (01/11/2025) sore, di Jl. Parahita Nugraha RT 003 RW 005, Jalur Lingkar Selatan, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi
Ketua umum Yayasan Tanah Pelangi Nusantara, Irwan Edwin Sodikin, S.IP mengungkapkan bahwa dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat, SPPG Cibeureum Limusnunggal berkomitmen untuk memberdayakan warga setempat sebagai relawan maupun pemasok kebutuhan bahan baku.
“Sebanyak 80 persen relawan berasal dari warga setempat, sedangkan pemasok kebutuhan 100 persen dari masyarakat Limusnunggal. Kalaupun ada yang dari luar, tetap harus melalui warga Limusnunggal,” ujarnya.
“Sementara untuk penerima manfaat ada dikisaran 1.118 orang, terdiri dari siswa PAUD sampai dengan tingkat SLTA, Balita, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui,” tambahnya.
Menurut Irwan, pelibatan masyarakat lokal ini tidak hanya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah yang juga merupakan warga Kelurahan Limusnungal.
“Kami memohon dukungan dari semua pihak untuk turut mengawasi dan memberikan masukan demi tercapainya visi utama kami, yakni pemenuhan gizi anak-anak di Limusnungal,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Lurah Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Dedi Supriadi, S.IP menyampaikan apresiasi dan selamat atas peluncuran SPPG Cibeureum Limusnunggal. Ia berharap program ini dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi siswa-siswi di wilayah tersebut.
“Kami mengimbau semua pihak yang terlibat agar turut membantu menyukseskan visi dari program pemerintah pusat ini. Semoga pelaksanaannya berjalan lancar tanpa hambatan,” ujarnya.
Setelah seremoni pemotongan pita sebagai tanda dimulainya operasional SPPG Cibeureum Limusnunggal, para tamu undangan yang terdiri dari tokoh masyarakat, sejumlah kepala sekolah, Lurah Limusnunggal, Babinsa serta pengurus Yayasan, diajak meninjau langsung fasilitas dapur.
Mereka melihat berbagai ruang pendukung, mulai dari ruang sampel makanan, loker relawan, ruang penyiapan makanan, hingga area pencucian perlengkapan dapur.***
GURILAPS.COM, JAKARTA — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Dialog Nasional bertajuk “Media Baru vs UU ITE” di Kantor Pusat SMSI, Jalan Veteran II, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Hari Pers Nasional (HPN) 2026, dengan menghadirkan para pakar hukum, praktisi media, dan pelaku konten digital untuk membahas tuntas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024.
Acara yang berlangsung secara hybrid ini dibuka oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, yang menekankan pentingnya pemahaman hukum di era media digital. “Teman-teman media baru jangan sampai terperosok dalam pasal UU ITE. Mari kita pahami bersama agar bisa terus berkarya secara bertanggung jawab,” ujarnya. Menurutnya, literasi hukum dan etika digital menjadi kunci agar kebebasan berekspresi tetap berjalan berdampingan dengan tanggung jawab sosial.
Dialog menghadirkan narasumber lintas bidang, antara lain Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI dan Dewan Pembina SMSI) yang diwakili oleh Anang Supriatna, Dahlan Dahi (Anggota Dewan Pers dan CEO Tribun Network), Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H., M.Si. (Guru Besar Universitas Airlangga dan pakar komunikasi politik), serta Rudi S. Kamri (konten kreator dan CEO Kanal Anak Bangsa TV). Diskusi dipandu oleh Mohammad Nasir, Dewan Pakar SMSI sekaligus mantan wartawan senior Harian Kompas.
Mewakili Jamintel Kejaksaan RI, Anang Supriatna menjelaskan bahwa revisi UU ITE tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan menata ruang digital agar lebih sehat dan beretika. Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya penyebaran konten negatif, tetapi juga maraknya berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial. “Berita hoaks dan ujaran kebencian bisa memicu konflik sosial dan merusak persatuan bangsa. Karena itu, literasi digital menjadi senjata utama bagi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” ujarnya. Anang menambahkan, penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoaks dilakukan secara selektif dan proporsional dengan memperhatikan konteks, motif, serta dampak sosial yang ditimbulkan.
Sementara itu, Dahlan Dahi mengingatkan pentingnya menjaga etika jurnalistik di tengah ledakan media baru. Menurutnya, siapa pun yang memproduksi berita, baik lewat portal maupun YouTube, wajib memegang prinsip verifikasi dan akurasi. “Jangan lupakan kode etik. Semua produk informasi publik harus berlandaskan tanggung jawab, bukan sekadar mengejar viral,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Henri Subiakto menjelaskan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE yang direvisi menekankan unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang. Ia memaparkan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan 27A merupakan pasal yang paling sering digunakan dalam kasus pencemaran nama baik di ruang digital. “Unsur ‘dengan sengaja’ kini menjadi dasar utama. Seseorang baru dapat dipidana jika terbukti memiliki niat jahat untuk menyerang kehormatan orang lain melalui media elektronik,” terangnya. Henri menambahkan bahwa revisi UU ITE tahun 2024 merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nama baik dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
Adapun Rudi S. Kamri menilai UU ITE tidak perlu ditakuti oleh pelaku media maupun kreator konten selama memahami batas hukum dan memiliki niat baik dalam berkarya. “Kalau kita tidak menyebarkan fitnah dan menghormati fakta, UU ITE bukan ancaman. Justru ini menjadi pedoman agar ruang digital kita lebih sehat,” ucapnya.
Diskusi yang berlangsung dinamis ini diikuti oleh pengurus SMSI dari seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring. Para peserta aktif berdialog mengenai praktik jurnalisme digital, tanggung jawab hukum, hingga strategi menjaga kebebasan berekspresi di tengah berkembangnya platform media baru. Acara ditutup dengan ajakan bersama untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, penegak hukum, dan pelaku media digital dalam menciptakan ekosistem informasi yang profesional, beretika, dan berpihak kepada kepentingan publik.(***)
Gurilaps.com || Puluhan aliansi serta serikat pekerja dan buruh melalukan Focus Group Group Discussion (FGD) dengan tema “Reintegrasi Pertamina dan Isu Energi Nasional 2025”, berlangsung di Hotel Gren Alia, Jakarta Pusat, Kamis 09/10/2025.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menegaskan perjuangan mendukung kedaulatan PT Pertamina (Persero) sebagai entitas usaha milik negara di sektor energi. Dia berkomitmen melakukan perlawanan terhadap segala upaya pengkerdilan dan kebiri Pertamina.
“Hari ini kita sedang memasuki era pembusukan nama Pertamina. Hampir di semua media sosial muncul tudingan bahwa Pertamina sarang korupsi dan pengelolaannya buruk. Ini bagian dari skenario kapitalis global yang ingin menguasai energi Indonesia,” ujar Arie dalam arahannya
Arie mengemukakan, sejak berdirinya Republik Indonesia, Pertamina memiliki peran vital dalam menopang perekonomian bangsa. Bahkan, pada masa awal kemerdekaan, sekitar 70 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari kontribusi sektor migas yang dikelola Pertamina.
“Pertamina bukan hanya perusahaan negara, tapi juga bagian dari sejarah berdirinya bangsa ini. Dari sinilah pembangunan nasional berjalan, dari energi yang dikelola oleh anak negeri sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, Fungsionaris DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Raslina Rasyidin menilai berbagai kebijakan liberalisasi energi pasca reformasi telah menggerus peran strategis Pertamina. Raslina mengingatkan, sejak munculnya tekanan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF pada era krisis moneter, tata kelola energi Indonesia mulai mengarah ke mekanisme pasar bebas.
“Sejak itu Pertamina dipaksa bersaing di pasar global. Dampaknya, rakyat harus membeli BBM dengan harga pasar, dan ini menambah beban pemerintah dalam hal subsidi,” ujar Raslina yang mengaku ayahandanya seorang pensiunan di Pertamina ini.
Raslina menegaskan, pihaknya sangat mendukung agar pengelolaan energi nasional kembali berlandaskan pada konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3. Dalam forum tersebut, KSPSI juga mendorong pembentukan aliansi lintas elemen untuk memperkuat gerakan penyelamatan Pertamina dan kedaulatan energi nasional.
“Mungkin hari ini perjuangan kita masih kecil, tapi kami yakin jika semua bersatu seperti semangat Sumpah Pemuda dulu, kita bisa melawan arus liberalisasi ini,” tegas Raslina.
Senada, Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, Aam Abdul Salam, S.Ag mengungkapkan, menjaga Pertamina berarti menjaga masa depan bangsa. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menolak narasi yang mendiskreditkan Pertamina.
“‘Selamatkan Pertamina” bukan slogan kosong. Ini adalah ajakan untuk menyelamatkan bangsa dan generasi mendatang dari ketergantungan energi asing,” ungkap Aam.
Aam menjelaskan, kehadiran negara berikut ketegasan Presiden Prabowo sangat dinantikan. Negara wajib hadir untuk mengambil alih status Pertamina, pengelolaan nya harus 100 persen dikuasai negara
“Segera lakukan pengambilalihan Pertamina. Negara wajib lakukan Reintegrasi Pertamina, jangan sampai perusahaan yang menghidupi rakyat banyak, dikuasai oleh pihak swasta sehingga memperkaya beberapa korporat saja, sementara rakyat menjerit,” pungkas Aam.***
Oleh : Asep Sugianto, Calon Ketua Cabang HMI Dalam Konfercab HMI Cabang Sukabumi ke-XVI
Pembangunan daerah merupakan suatu proses sistematis yang terstruktur dan terencana dalam suatu wilayah, seperti kabupaten atau kota, untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Hal ini dapat diukur dari berbagai aspek, termasuk pendapatan, kesempatan kerja, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.
Pembangunan daerah yang efektif memerlukan landasan yang kokoh dan terintegrasi sebagai pedoman untuk mensukseskan pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
RPJPD merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun, yang menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang. RPJPD menjadi pedoman untuk menyusun RPJMD, yang menjabarkan tujuan dan program dalam kurun waktu lima tahun. RPJMD harus dapat menterjemahkan secara arif visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
RPJMD juga menetapkan tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD harus dilakukan dengan hati-hati dan partisipatif, melibatkan semua stakeholders, termasuk masyarakat, untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, dalam implementasinya, seringkali terjadi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Penyusunan RPJMD yang telah dilakukan dengan ideal tidak selalu diikuti dengan implementasi yang sesuai dengan perencanaan. Sehingga dokumen perencanaan hanya menjadi pajangan ruangan saja, tanpa implementasi yang nyata.
Contohnya, penyusunan RPJMD sudah dilakukan sesuai dengan Visi Misi kepala Daerah terpilih dan aspirasi masyarakat. Namun, dalam penyusunan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berlandaskan dengan RPJMD yang ada. Akibatnya, program-program prioritas yang mestinya menjadi ukuran pembangunan daerah dalam setiap tahunnya menjadi tidak berguna sama sekali.
Oleh karena itu, dalam memastikan RPJMD menjadi pedoman utuh pembangunan daerah, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring yang efektif terhadap implementasi RPJMD, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas OPD dalam melaksanakan program-program prioritas. Dengan demikian, RPJMD dapat menjadi tolak ukur pembangunan daerah yang efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Berkunjung ke lokasi lahan yang akan dijadikan lokasi Museum KH.Ahmad Sanusi (Foto: Gurilaps.com)
Gurilaps.com || Pengurus Yayasan Majelis Dzikir Merah Putih melakukan kunjungan ke keluarga keturunan Pahlawan Nasional asli Sukabumi KH. Ahmad Sanusi, bertempat di Yayasan Pendidikan Islam Syamsul Ulum, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jumat 03/10/2025.
Rombongan dari pengurus Yayasan Majelis Dzikir Merah Putih, di terima langsung oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Syamsul Ulum beserta Jajaran dan Rektor Institut KH Ahmad Sanusi (Inkhas).
Kunjungan tersebut digagas menjelang peringatan HUT TNI dan peringatan hari pahlawan. Dimana, pada bulan November akan diadakan kegiatan doa bersama dan dzikir akbar kebangsaan di Kota Sukabumi yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah seorang pendiri Yayasan Majelis Dzikir Merah Putih, yang sekaligus sebagai Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Sukabumi, Aam Abdul Salam, S.Ag mengatakan, sebagai generasi penerus bagaimana pentingnya memberikan perhatian khusus kepada keluarga pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara.
“Keluarga pahlawan adalah penjaga warisan sejarah dan budaya kita. Mereka layak mendapatkan penghormatan dan dukungan yang sesuai dengan jasa leluhur mereka,” ujar Aam disela-sela kunjungannya.
Dalam kesempatan tersebut, Aam juga menekankan pentingnya pengembangan untuk selalu menjaga warisan tokoh kemerdekaan, baik dalam bentuk tulisan maupun pemikirannya.
“Selain sebagai tokoh pahlawan Kemerdekaan, KH. Ahmad Sanusi merupakan ulama besar yang sudah berhasil menorehkan karya-karya besarnya. Baik dalam bentuk tulisan maupun ide dan gagasan,” tambah Aam.
“Contoh hasil karya KH. Ahmad Sanusi adalah, Tafsir Raudlatul Irfan, Tafsir Maljau Tholibin, Dzikir Pagi Sore : Misbahul Falah, dan masih banyak yang lainnya. Ini perlu kita sama-sama lestarikan, misalnya dengan membangun Museum KH. Ahmad Sanusi,” jelas Aam.
Senada, Ketua Umum Yayasan Majelis Dzikir Merah Putih H. Sihabudin, SE yang karib disapa Budi mengungkapkan, sebagai tanda penghormatan sebagai generasi penerus bangsa, Yayasan Majelis Dzikir berencana mau mengadakan rangakaian acara doa bersama dan dzikir akbar kebangsaan yang akan dihelat di Kota Sukabumi.
“Insya Allah, pada bulan November kita akan mengadakan kegiatan doa bersama dan dzikir akbar kebangsaan. Ini merupakan rangkaian peringatan HUT TNI dan hari pahlawan. Kegiatan kita akan dihadiri Presiden Prabowo. Nah salah satu rangkaian kunjungannya, nanti Pak Presiden mau berkunjung sekaligus ziarah ke makam pahlawan nasional KH Ahmad Sanusi,” ungkap Budi.
“Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan perhatian terhadap keluarga pahlawan nasional. Sekaligus mendorong pengembangan wisata berbasis religi dan sejarah di seluruh Indonesia, ikut melibatkan keluarga atau keturunan pahlawan di daerah masing-masing,” harap Budi.
Sementara itu Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Syamsul Ulum, Dra. Hj Neni Fauziah, M.Ag sekaligus sebagai cucu pahlawan nasional KH Ahmad Sanusi, memberikan apresiasi atas ide dan gagasan dari Yayasan Majelis Dzikir Merah Putih yang akan menggelar doa bersama dan dzikir akbar, sekaligus berziarah ke makam kakeknya.
“Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas ide dan gagasan besar ini. Kami dari keluarga Almarhum sangat menyambut baik kegiatan doa bersama dan dzikir akbar kebangsaan, apalagi ada kunjungan dan ziarah dari RI-1 ke makam kami, kita akan terima dengan terbuka,” ucap Neni.
Diamini, rektor Institut KH Ahmad Sanusi (Inkhas) Sukabumi Dr. H. Ahmad Suganda, M.Ag mendukung rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri doa bersama dan dzikir akbar kebangsaan, sekaligus ziarah ke makan pahlawan nasional asal Sukabumi KH. Ahmad Sanusi.
“Kami dari civitas akademika Inkhas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjuangan pendiri Yayasan Pendidikan Islam Syamsul Ulum, KH Ahmad Sanusi, akan mendukung rangkaian kegiatan yang di gagas Yayasan Majelis Dzikir Merah Putih. Salahsatunya kunjungan dan ziarah Presiden Prabowo ke makam pahlawan nasional, yang merupakan keluarga besar kami,” tukas rektor.
Disinggung soal pendirian museum KH. Ahmad Sanusi yang sudah direncanakan dan sampai saat ini belum terealisasi. Rektor Inkhas menyebutkan, pihaknya akan terus memperjuangkan hal tersebut sampai benar-banar terwujud.
“Kami akan terus berupaya, agar museum KH Ahmad Sanusi benar-benar terwujud. Karena museum ini akan menjadi sarana penghormatan terhadap jasa pahlawan nasional asal Sukabumi KH. Ahmad Sanusi sebagai salah seorang penggagas kemerdekaan republik Indonesia,” pungkas Ahmad Suganda.***
Gurilaps.com || Puluhan aktivis pergerakan yang tergabung dalam Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, menggelar konsolidasi nasional dan diskusi dengan tema “Gerakan Rakyat Bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi,” yang berlangsung di The Teras Dara Restaurant & Lounge, Jalan Ahmad Yani No.52, Kota Bogor, Senin 22/09/2025.
Ide dan gagasan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo, dalam mensukseskan asta citanya terkait swasembada dan kemandirian energi.
Berdasarkan pantauan, kegiatan tersebut dihadiri oleh ; Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, Sekjen FSPPB Sutrisno, Wasekjen FSPPB Titok Dalimunthe, Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, Aam Abdul Salam, S.Ag, Akademisi Universitas Trisakti Dr. Virna Sulfitri, Dr. Rowland, perwakilan Sinergi Merah Putih, Jaringan Pergerakan Pemuda Mahasiswa dan Santri Jabar, Lingkar Kajian Sukabumi, Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan, Barikade ’98 Jabar, Forum Mahasiswa Palabuhanratu, Dewan Tani Indonesia Sukabumi serta organ aktivis gerakan lainnya.
Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi, Aam.Abdul Salam, S.Ag mengatakan bahwa kebutuhan energi adalah bagian dari hajat hidup orang banyak yang harus terpenuhi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33.
“Pemerintah harus memenuhi kebutuhan energi rakyat Indonesia tanpa terkecuali, karena energi sekarang sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi mayoritas rakyat Indonesia,” kata Aam.
“Oleh karena itu, penyedia kebutuhan dasar rakyat tersebut tidak boleh dipegang oleh segelintir orang atau corporate yang hanya menguntungkan segelintir orang. Pemerintah harus memegang kendali sepenuhnya dalam pemenuhan energi ini, salah satunya adalah Pertamina,” tambah Aam.
Aam menegaskan, apabila Pertamina dipegang atau dikendalikan oleh pihak-pihak swasta, maka negara selamanya akan mengalami kerugian dan rakyatlah yang akan menerima dampaknya.
“Terbukti, bagaimana hari ini orang-orang yang mengelola energi (pertamina-red) sudah banyak yang diproses hukum akibat ulah nya yang mementingkan golongannya. Kalau ini dibiarkan, rakyat akan terkena dampak dan mengalami kesusahan. Nasionalisasi Pertamina menjadi harga mati,” tegas Aam.
Sementara itu, didaulat menjadi pembicara Dosen Universitas Trisakti, Dr. Virna Sulfitri mengungkapkan, kemandirian energi menjadi jawaban atas dilema yang dihadapi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.
“Kemandirian bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional, melainkan mengurangi ketergantungan eksternal dan memaksimalkan sumber daya domestik. Indeks energi dapat mencerminkan tingkat kemandirian energi, khususnya dari sisi suplai, dengan mengukur sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi melalui pemanfaatan maksimal potensi sumber daya domestik,” ungkap Virna.
Menurut Virna, pemerintah harus bersikap tegas kembali mengambil alih pengelolaan Pertamina, jangan sampai kondisinya seperti sekarang ini. Pertamina menjadi bahan bancakan bagi segelintir orang saja.
“Pengelolaan Pertamina harus segera di ambil alih oleh negara. Jangan sampai hanya menguntungkan beberapa orang saja. Ini amanat UUD 1945, negara harus memegang kendali atas hal di atas,” jelasnya.
Hal yang sama dituturkan oleh Ketua Barikade ’98 Jawa Barat, Budi Hermansyah, untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pengelolaan sektor migas, eksistensi Pertamina harus menjadi lembaga mandatori pemerintah.
“Kedepan, Pertamina yang mendapatkan tugas penuh dari negara mengurus tata kelola minyak dan gas dari hulu sampai ke hilir, harus benar-benar menjadi lembaga BUMN yang secara utuh untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” tutur Budi.
“Sudah saatnya negara mempercayakan eksplorasi semua ladang minyak dan gas ke Pertamina dari tangan asing. Bukan lagi sekedar perusahaan operator atau kontraktor minyak dan gas saja, tapi lebih kepada bagaimana Pertamina menjadi lembaga yang berpihak pada rakyat,” pungkas Budi.
Diakhir acara, seluruh organ aktivis lintas generasi tersebut membacakan deklarasi sebagai bentuk dukungan moral terhadap Presiden Prabowo, agar segera untuk memperkuat Pertamina satu satunya dalam tata kelola minyak bumi dan gas.
Deklarasi Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi :
1. Pertamina menjadi perusahaan nasional di bawah presiden, tidak bisa diprivatisasi
2. Mendukung Perpu Tentang Tata Kelola Migas yang Berdaulat.
3. Tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang melemahkan Pertamina.
4. Menyerukan Gerakan Rakyat bersama Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian energi.***
