Gurilaps.com, Kab Sukabumi || Pemerintah Kabupaten Sukabumi menghadapi pekerjaan besar dalam memperluas akses pendidikan. Selain membenahi sarana sekolah, pemerintah daerah kini mendorong penguatan data serta jalur pendidikan nonformal untuk menjangkau anak yang belum terlayani pendidikan formal.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Audiensi dan Dialog Penguatan Mutu Pendidikan bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A., di Gedung SMP Negeri 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Deden Sumpena bersama jajaran, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, Dewan Pendidikan, pengawas sekolah, MKKS, kepala sekolah, KKG, organisasi masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan pendidikan.
Dalam forum tersebut, Deden memaparkan sejumlah kondisi pendidikan di Kabupaten Sukabumi, termasuk perkembangan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.
Menurut Deden, pada 2025 terdapat 114 sekolah di Kabupaten Sukabumi yang mendapatkan program revitalisasi. Jumlah tersebut meningkat menjadi 174 sekolah pada 2026, dengan nilai anggaran yang disebut naik dari sekitar Rp108 miliar menjadi Rp154 miliar.
Dari jumlah tersebut, program mencakup 93 sekolah dasar, 39 TK/PAUD, serta satuan pendidikan pada jenjang SMP. Deden mengatakan prioritas diarahkan antara lain kepada wilayah terdampak bencana dan daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun, pembenahan infrastruktur bukan satu-satunya pekerjaan rumah. Deden menilai persoalan akses pendidikan membutuhkan dukungan data yang akurat agar intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Data yang akurat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan,” kata Deden.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan anak tidak sekolah (ATS). Deden menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah ATS di Kabupaten Sukabumi masih berada di kisaran 56 ribu anak.
Data tersebut mencakup anak yang tidak bersekolah, anak yang putus sekolah, maupun anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi mendorong penguatan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Skema tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif bagi anak yang belum atau tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal, sehingga kesempatan memperoleh layanan pendidikan tetap terbuka.
Deden mengatakan penyelesaian persoalan ATS membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena faktor yang menyebabkan anak tidak bersekolah dapat berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, keluarga, maupun akses terhadap layanan pendidikan.
Selain akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan juga menjadi bagian dari pembahasan. Kompetensi, kualifikasi, serta status tenaga pendidik dan kependidikan dinilai memiliki pengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan di sekolah.
Wamendikdasmen Fajar Riza mengapresiasi langkah Pemkab Sukabumi dalam menindaklanjuti program pemerintah pusat. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan kualitas pelaporan data dari daerah.
“Yang kita butuhkan adalah data yang benar-benar akurat dari daerah. Dengan begitu, kebijakan pusat bisa tepat sasaran dan dirasakan masyarakat,” ujar Fajar.
Pesan tersebut menempatkan validitas data sebagai bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Data yang kuat dibutuhkan bukan hanya untuk memetakan jumlah anak yang belum mengakses pendidikan, tetapi juga menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai.
Deden memastikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui koordinasi bersama kementerian, Dewan Pendidikan, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami siap menindaklanjuti arahan Wamendikdasmen untuk penguatan mutu pendidikan di Sukabumi,” katanya.
Dialog di SMP Negeri 1 Cikembar tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan persoalan pendidikan di tingkat daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Tantangannya kini adalah memastikan pembangunan sarana, pembenahan data, perluasan akses, dan peningkatan kualitas tenaga pendidikan berjalan secara beriringan.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Sukabumi menargetkan penurunan angka anak tidak sekolah, peningkatan partisipasi pendidikan, serta pemerataan mutu layanan pendidikan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. (Yosep M)***
