Gurilaps.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah daerah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur pedesaan hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pesan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PPP, Andri Hidayana, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027, Kamis (1/10/2026).
Menurut Andri, keberhasilan anggaran daerah tidak semestinya hanya diukur dari besarnya alokasi belanja atau tingkat penyerapan anggaran. Hal yang lebih penting adalah manfaat program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Bukan hanya terlihat dalam angka, tetapi hadir dalam kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, berkembangnya UMKM, serta membaiknya pelayanan publik,” ujar Andri.
Ia menilai, setiap program yang dibiayai APBD perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme evaluasi agar penggunaan uang daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Infrastruktur Desa Harus Berdampak pada Aktivitas Ekonomi
Salah satu perhatian Fraksi PPP adalah pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan jalan setapak.
Andri menegaskan, penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan kondisi kerusakan, jumlah warga yang dilayani, urgensi kebutuhan, serta kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi dan sosial.
“Pembangunan infrastruktur harus melihat fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Jangan hanya dihitung dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga berapa banyak masyarakat yang terbantu,” katanya.
Menurutnya, akses jalan yang memadai dapat menunjang mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka akses menuju pusat perdagangan dan pelayanan publik.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki pemetaan kebutuhan infrastruktur secara terukur agar alokasi anggaran tidak sekadar mengejar target fisik, tetapi menyelesaikan persoalan yang paling mendesak.
Fraksi PPP juga meminta perhatian terhadap Bantuan Keuangan Desa. Penyalurannya harus dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mendukung pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Agroindustri dan Pariwisata Jangan Berhenti pada Pembangunan Fisik
Selain infrastruktur, Fraksi PPP menyoroti arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada 2027 yang menitikberatkan penyiapan ekosistem pendukung agroindustri dan pariwisata.
Andri menilai, kedua sektor tersebut memiliki peluang untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, pengembangannya membutuhkan dukungan kebijakan yang terintegrasi.
Di sektor agroindustri, pemerintah perlu memperkuat rantai usaha mulai dari produksi pertanian, pengolahan hasil panen, pengemasan, standardisasi produk, pembiayaan, hingga pemasaran.
Dengan demikian, petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga berpeluang memperoleh nilai tambah dari produk yang dihasilkan.
“Petani jangan hanya berhenti sebagai produsen bahan mentah. Harus ada nilai tambah yang bisa kembali kepada petani, pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat desa,” ujarnya.
Sementara itu, pengembangan pariwisata perlu diikuti peningkatan akses jalan, transportasi, sanitasi, kebersihan, keamanan, jaringan komunikasi, serta keterlibatan pelaku usaha lokal.
Menurut Andri, pembangunan destinasi wisata akan lebih bermakna apabila mampu membuka peluang usaha bagi warga sekitar, termasuk pedagang, pengelola homestay, pelaku kuliner, dan usaha ekonomi kreatif.
Sarana Keagamaan dan Pelayanan Publik Turut Disorot
Fraksi PPP juga menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi sarana keagamaan, seperti masjid, musala, madrasah, dan pesantren.
Dukungan tersebut diharapkan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketentuan penganggaran, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Secara keseluruhan, Fraksi PPP meminta agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada daftar program dan besaran belanja, tetapi juga memperhitungkan hasil yang hendak dicapai.
“Bantuan keuangan desa harus tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel,” kata Andri.
Ia menegaskan, setiap alokasi anggaran harus disertai target yang jelas dan dapat dievaluasi sehingga pemerintah daerah memiliki dasar untuk mengukur keberhasilan program.
Pandangan Fraksi PPP tersebut menjadi catatan dalam pembahasan RAPBD 2027, terutama agar pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi desa, agroindustri, dan pariwisata berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bagi masyarakat, APBD yang berkualitas bukan semata-mata anggaran yang terserap seluruhnya, melainkan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan secara nyata. (YM)***
Editor : M.Nabil
