Gurilaps.com || Agenda Mimbar Bebas yang dijadwalkan antara masyarakat dan anggota legislatif di Gedung DPRD Garut pada (26/05/2025) pukul 14:15 WIB berubah menjadi panggung kekecewaan. Harapan akan dialog terbuka dan transparan pupus sudah, karena tak satu pun legislator yang hadir.
Puluhan mahasiswa, perwakilan komunitas, serta organisasi masyarakat sipil telah bersiap menyuarakan aspirasi dan kegelisahan mereka—mulai dari persoalan alih fungsi lahan, revitalisasi Pasar Induk, proyek infrastruktur, hingga evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Kabupaten Garut, baik eksekutif maupun legislatif. Namun, kursi-kursi yang seharusnya diisi oleh para wakil rakyat dibiarkan kosong tanpa keterangan resmi.
“Ini bukan sekadar soal etika, tapi soal tanggung jawab. Kami bukan datang untuk meminta-minta, kami datang untuk mengingatkan bahwa demokrasi itu hidup jika ada partisipasi. Tapi bagaimana mungkin partisipasi terjadi jika wakil rakyatnya sendiri abai?” ujar Luthfi Muchtar Dabigie.
“Ketidakhadiran para anggota legislatif ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap hak masyarakat untuk didengar. Publik bertanya-tanya: apakah keterlibatan legislatif hanya sebatas saat kampanye, lalu menghilang ketika rakyat bersuara?”
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, tidak ada klarifikasi resmi dari pihak legislatif mengenai alasan absennya mereka dalam forum penting ini, ungkap Luthfi Muchtar.
Sebagai tindak lanjut dari kekecewaan yang meluas, mahasiswa Garut menyatakan akan turun aksi besar-besaran pada 2 Juni 2025 untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan komitmen nyata dari para pemangku kebijakan.
Ketika rakyat mencari jawaban, para wakilnya memilih diam. Dan ketika kepercayaan mulai runtuh, siapa yang akan bertanggung jawab, pungkas Luthfi Muchtar Dabigie Kordinator lapangan.
Editor : AS
